Kamis, 03 Februari 2011

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

. Kamis, 03 Februari 2011

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mencatat,terdapat 90 lembaga penyiaran beroperasi secara ilegal di Sulsel, termasuk lembaga siaran radio milik pemerintah kabupaten/ kota.

Dalam operasinya,lembaga penyiaran tersebut menggunakan frekuensi radio maupun televisi tanpa mengantongi izin legalitas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Akibatnya, pemerintah kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai miliaran rupiah.Pendapatan tersebut merupakan biaya yang dibebankan kepada lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi yang harus dibayarkan lembaga siaran atas penggunaan frekuensi. Lembaga penyiaran dibebankan PNBP atas penggunaan spektrum frekuensi radio atau televisi. “Untuk satu frekuensi televisi, pemilik diwajibkan membayar Rp40 juta per tahun.

Berdasarkan data KPID,ada yang sudah beroperasi sejak 2007, tapi sampai sekarang belum memiliki izin penggunaan frekuensi,” ujar Ketua KPID Sulsel Rusdin Tompo, seusai rapat kerja pansus kepariwisataan di DPRD Sulsel kemarin. Menurut Komisioner KPID periode 2010-2014 ini,pihaknya akan menyelesaikan proses perizinan puluhan lembaga penyiaran tersebut ke Kemenkominfo agar izinnya bisa segera diterbitkan.Apalagi, berkas permohonan perizinan lembaga penyiaran yang ada sudah memenuhi syarat,bahkan ada yang telah melakukan public hearing. Untuk penertiban lembaga penyiaran ilegal, dia mengaku akan dimulai pada tingkat lembaga siaran milik pemkab/pemkot se-Sulsel.

Data KPID menyebutkan, dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya ada dua yang memiliki izin resmi penyiaran radio, yakni Rewako FM Radio milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dan Radio Sinjai Bersatu FMmilik Pemkab Sinjai. “Radio milik pemda ini yang akan ditertibkan awal,sebab mereka mengudara atas nama pemda dan menggunakan dana APBD setempat. Tentu sangat disayangkan jika mereka beroperasi terus-menerus tanpa menaati aturan yang ada,”kata dia. Tak hanya itu, KPID juga akan memperjelas status radio milik pemerintah tersebut, apakah masuk kategori Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), ataukah Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Kepala Seksi Penyiaran dan Pemantauan Frekuensi Radio Balai Monitoring Kelas II Makassar Wasdin mengungkapkan, pengawasan terhadap penggunaan frekuensi setiap saat dilakukan, dengan memantau siaran-siaran yang ada. Jika ditemukan melanggar, pemiliknya diberikan teguran dan diedukasi untuk mengarah ke legalitas siaran. “Tahun lalu,ditemukan ada belasan lembaga siaran menggunakan frekuensi tanpa izin dan mereka sudah dibina untuk mengurus perizinan mereka secara legal,” ungkap dia.

Sejauh ini belum ada lembaga penyiaran yang diberikan sanksi pidana atas pelanggarannya, meski diakui dalam aturan Peraturan Menteri Kominfo tentang penyiaran.

0 komentar: